![]() |
| Irawan S Leksono |
“Kita harus terus mengingat, agenda Reformasi 1998 adalah melakukan perubahan drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik suatu masyarakat atau negara. Lewat reformasi bangsa Indonesia memasuki masa yang jauh lebih demokratis dibanding masa lalu,” ujar Irawan Leksono kepada wartawan di ruang kerjanya, Kantor Pusat Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Menteng, Jakarta, Senin (21/5).
Karenanya, Irawan Leksono mendukung sepenuhnya pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mempertahankan dan melanjutkan agenda reformasi. Caranya, antara lain, membatasi kekuasaan hingga tidak absolut sehingga kebebasan rakyat dan demokrasi hidup.
“Kedua, hukum tegak dan tanpa tebang pilih. Ketiga, perekonomian adil dan menyejahterakan seluruh rakyat. Keempat, dalam politik praktis (termasuk pemilu), negara harus netral,” ujar Irawan mengulangi apa yang disampaikan SBY melalui twitter @SBYudhoyono, kemarin.
Irawan menegaskan, setelah berjalan cepat nenuju demokrasi sejati, Indonesia tak mungkin lagi melangkah ke belakang. Apa pun risikonya, agenda reformasi yang mulai berjalan pasca-lengsernya Pak Harto (Presiden RI ke-2) harus terus dilanjutkan.
“Tak boleh ada lagi rezim yang berkuasa nyaris tanpa batasan. Tidak boleh lagi politik menjadi panglima, hukumlah yang harus menjadi panglima. Hukum juga harus berpihak pada keadilan dan peradaban kemanusiaan,” ujar Irawan.
Irawan mengingatkan, jika bangsa Indonesia tidak sungguh-sungguh menjalankan agenda reformasi yang diawali dengan pengorbanan luar biasa, bukan mustahil ada pihak-pihak yang ingin memutar jarum jam ke belakang. Mengembalikan kekuasaan yang absolut pada satu pihak.
“Upaya memutar jarum jam ke belakang bisa saja diupayakan suatu kelompok. Ini bukan mustahil karena pasti ada saja pihak yang ingin berkuasa mutlak. Tugas kita semua untuk memastikan itu tidak pernah terjadi. Kita tidak boleh melangkah mundur setelah sekian banyak capaian demokrasi yang kita raih,” ujar Irawan.
Irawan mengingatkan diantara capaian reformasi yang signifikan adalah hapusnya dwifungsi ABRI, pembatasan masa jabatan presiden, otonomi daerah, pemilu langsung untuk legislatif dan eksekutif (mulai kepala daerah hingga presiden), dana desa, jaminan kesehatan dan banyak lainnya.
“Semua raihan itu sudah dicatat dengan tinta emas. Tidak mungkin kita tidak meneruskan agenda reformasi. Kita sudah memilih reformasi pada 1998 dan harus terus melanjutkannya.” Tutup Irawan Leksono.




Tidak ada komentar:
Posting Komentar